Penerapan kebijakan baru atau perbaikan kebijakan administrasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efisien, adil, dan efektif. Administrasi perpajakan yang efisien adalah sistem administrasi yang tidak banyak mendistorsi pelaku ekonomi untuk terus dapat produktif dan kompetitif. Sementara itu, administrasi perpajakan yang adil adalah yang dapat menyeimbangkan kewenangan kelembagaan administrasi perpajakan dengan perlindungan atas...Read More

Mobilisasi Pendapatan Pemerintah Daerah & Kinerja Pajak Daerah 2024 Memperkuat Otonomi Fiskal Daerah di Indonesia Pemerintah daerah di Indonesia memainkan peran penting dalam penyediaan layanan publik esensial, namun masih sangat bergantung pada transfer antar pemerintah. Meskipun mobilisasi pendapatan asli daerah—terutama melalui pajak daerah—mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi tantangan...Read More

Raitu M. Qibthiyyah Nanda Puspita Lukas Augustin Alma Ramsden Sandro Fuchs Pendahuluan Sebagai negara dengan pemerintahan yang terdesentralisasi dan bertingkat, pemerintah daerah di Indonesia memegang peran penting dalam penyediaan layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lokal seperti jalan, infrastruktur air minum, dan sanitasi. Pada tahun 2023, dari total belanja seluruh pemerintah sebesar 3.476...Read More

Kinerja penerimaan pajak daerah dipengaruhi perkembangan basis pajak yang salah satu indikatornya secara umum adalah ukuran dan pertumbuhan ekonomi, selain dipengaruhi aspek lainnya yaitu kebijakan skema atau struktur pajak dan juga pola administrasi perpajakannya.  Sepanjang tahun 2024 ini, pertumbuhan ekonomi y.o.y di Indonesia yang sebesar 5,11% di Q1 2024 dan 5,05% di Q2 2024, dengan...Read More

Upaya peningkatan pendapatan pemerintah dibutuhkan untuk mengupayakan pencapaian Agenda Pembangunan 2030 (Sustainable Development Goals). Ahmad (2017) dan UN Millenium Project (2005) menunjukkan bahwa tanpa pendanaan eksternal, untuk pencapaian SDGs dibutuhkan setidaknya domestic resource mobilization melalui penerimaan pajak sebesar 18% dari PDB. Pajak penghasilan, sebagaimana halnya di banyak negara termasuk Indonesia, merupakan sumber penerimaan pajak yang...Read More

Penetapan pajak terhadap air tanah (PAT) di tingkat kabupaten dan kota serta pajak provinsi terhadap air permukaan (PAP) idealnya merupakan bagian dari tata kelola sumber daya air di daerah. Kebijakan mengenai PAP dan PAT akan mempengaruhi konsumsi atau pemanfaatan sumber daya air di wilayah terkait, dan dapat dikaitkan dengan upaya konservasi yaitu menjaga keberlangsungan ketersediaan...Read More